PDS HB Jassin dan Persoalan Komitmen Bangsa

by renosta

Diabaikannya dokumentasi hanyalah wajah luar-

dari suatu mentalitas yang lebih dalam: diabaikannya sejarah.

(Ignas Kleden)

Pantas saja bangsa ini selalu lupa diri. Selalu bingung ke mana akan pergi. Sebab sejarah selalu menjadi bagian tak teramat penting dan kerap pelan-pelan dilupakan. Bagaimana tidak, komitmen pemerintah terhadap kepedulian pada salah satu sumber khazanah kesusastraan Indonesia  saat ini sedang dipertaruhkan. Anggaran dana yang dari tahun ke tahun menurun terhadap Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin itu (kompas.com, 20 Maret 2011)  seolah membuktikan penghargaan pemerintah terhadap sejarah bangsa amatlah kurang.

PDS HB Jassin yang menyimpan segudang khazanah kesusastraan Indonesia (baik lama maupun modern) itu kini berjalan tertatih-tatih. Bahkan Ketua Dewan Pembina Yayasan PDS HB Jassin, Ajip Rosidi sendiri, seperti diberitakan harian Kompas, 27 Maret 2011, sudah melansir pernyataan akan menutup gudang sejarah itu.

Bayangkan bagaimana nasib kesusastraan Indonesia ke depan. Padahal sastra Indonesia modern, seperti kata cendekiawan sosial Ignas Kleden, di samping gerakan politik adalah tempat pertama persemaian dan juga tempat percaturan berbagai pemikiran penting tentang bangsa dan negara, masyarakat dan kebudayaan. Sekarang kalau salah satu sumber sejarah khazanah pemikiran bangsa tersebut saja sudah tidak dipedulikan, maka jelaslah arah bangsa ini akan seperti apa.

Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin adalah bukti dedikasi dan kecintaan. Bayangkan seorang HB Jassin dengan sepenuh hatinya yang begitu dalam terhadap nasib kesusastraan Indonesia mengumpulkan buku demi buku, kertas demi kertas, koran-koran, manuskrip-manuskrip yang kelak setelah sekian puluh tahun dapat dibanggakan sebagai dokumentasi terlengkap dan terbesar di dunia tentang sastra Indonesia modern.  Hingga secara resmi tanggal 28 Juni 1976 dibentuklah Yayasan Dokumentasi Sastra HB. Jassin di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta. Ia lakukan itu untuk mendokumentasikan apa yang disebut sastra.

Oleh karenanya sebutan “dokumentator” untuknya, ungkap Kleden lagi, tidak hanya mengandung pujian, tetapi kadang-kadang juga tidak setara dengan menulis kritik dan esai atau bahkan menulis karya kreatif. Jassin melebihi dari seorang dokumentator. Ia adalah seorang yang dengan benar-benar setulus hati menghargai dan menjaga gagasan serta pemikiran (dalam karya sastra) sebagai hasil karya manusia Indonesia.  Sebab berkarya dalam kesusastraan sebagaimana diungkapkan Goenawan Mohammad, bukanlah semata sekadar soal keterampilan teknik, melainkan hasil proses berjerih payah dan pengerahan batin.

Dan Jassin seolah percaya bahwa kecintaan dan ketekunannya atas usaha pendokumentasian sastra bukanlah semata kesenangan pribadi belaka, melainkan suatu urusan yang serius. Dan dalam keseriusan itulah, seorang sastrawan menjadi sastrawan, bukan sekadar bekerja sebagai sastrawan.

Pelajaran penting yang perlu diambil adalah, sebuah komitmen. Kerja-kerja Jassin atas sastra adalah komitmennya pada nasib sejarah bangsa. Hal inilah yang harus menjadi cermin bagi siapa pun baik pemerintah, akademisi, sastrawan, kritikus sastra bahkan masyarakat luas sekalipun, bahwa apresiasi “lebih” atas kinerja Jassin selama ini  bukanlah pada Jassin itu sendiri melainkan pada nasib bangsa seutuhnya. Komitmen pemerintah menghargai Pusat Dokumenntasi Sastra HB. Jassin dengan selayaknya pun adalah komitmen bangsa.

Oleh karenanya jikalau dukungan pemerintah sendiri kini jauh panggang dari api, maka mungkin kita bisa menebak bagaimana nasib kesusastraan, kebudayaan dan bangsa kita sendiri ke depan. Ketidakmampuan bangsa ini menghadapi segala permasalahan pun bisa dilihat dari bagaimana sikap pemerintah dan masyarakatnya menghargai hasil usaha intelektual dan kebudayaan, dalam hal ini kesusastraan. Sebab ini adalah masalah sikap dan komitmen.

Cukuplah kita menyaksikan bagaimana sebelumnya beberapa aset  kebudayaan kita “diserobot” bangsa lain hanya mungkin karena salah satu dari sebabnya adalah kekurangpedulian kita terhadap kebudayaan milik kita sendiri. Dan bayangkan jikalau hal tersebut jatuh pada kesusastraan kita. Tak salah jika  khazanah kesusastraan kita akhirnya malah bisa disaksikan di perpustakaan-perpustakaan negeri lain hanya karena di tanah air sendiri tak ada yang peduli untuk mengurusnya.

Sejarah adalah sebuah alamat, ke mana seorang tahu akan kembali, atau ke mana berkirim surat. Dan diabaikannya dokumentasi, lanjut Kleden, hanyalah wajah luar dari suatu mentalitas yang lebih dalam: diabaikannya sejarah.(*)

*dimuat di Tribun Jabar, 6 April 2011